Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Money Politics Paman Birin


KONTENKREATIPS.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan memutuskan menghentikan pengusutan kasus dugaan money politics yang dilakukan calon gubernur petahana H Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin.

Laporan tersebut sebelumnya disampaikan oleh tim H2D atau Haji Denny-Difriadi.

Dalam laporan disebutkan, dugaan kasus money politics terjadi pada 29 September 2020, di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Laporan disampaikan oleh Jurkani, yang merupakan Tim Divisi Hukum H2D.

Setelah dilakukan pengkajian, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kalsel memutuskan laporan masyarakat terkait dugaan di atas.

BACA JUGA : 18 Anggota DPR Positif Covid, Sebagian Gedung Dewan Akan Ditutup 3 Hari

BACA JUGA : Alasan Polisi Tak Juga Menahan Irjen Napoleon Bonaparte, Kejagung Temukan Petunjuk

Anggota Bawaslu Kalsel yang membidangi Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu, Azhar Ridhani, mengatakan pihaknya sudah turun langsung ke lapangan dan melakukan pengkajian selama lima hari.

Bahkan, ucap Azhar yang menjabat Koordinator di divisi tersebut, tim Bawaslu yang diturunkan ke lapangan juga melakukan olah TKP di tempat itu.

“Berdasarkan proses pengkajian tidak terdapat adanya janji-janji atau ucapan ajakan untuk memilih atau tidak memilih salah satu pasangan calon dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut,” ujar Azhar, Rabu (7/10/2020).

Selain itu, lanjut dia, keterangan para saksi siapa tidak ditemukan fakta yang memberikan pecahan uang sebesar Rp 50 ribu tersebut.

BACA JUGA : Beredar Petisi Tuntut Menkes Terawan Dicopot, Sudah 35 Ribu Tanda Tangan

BACA JUGA : UU Cipta Kerja Diadang Judicial Review

“Tidak didapatkan juga kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya,” katanya.

Berdasarkan temuan dan fakta yang dikumpulan itu, kata dia, maka dugaan tindak pidana pemilihan atas nama pelapor Jurkani tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan.

“Tidak bisa dilanjutkan ke penyidikan, karena tidak cukup bukti dan tidak ada persesuaian para saksi untuk keterpenuhan unsur-unsur sebagaimana yang dinormakan pada pasal 187a Undang-undang 10 tahun 2020,” jelasnya.

BACA JUGA : Ustadz Somad Ungkap Amalan Ibu Ini, Berusia 104 Tahun Mata, Telinga dan Ingatan Masih Tajam

Terkait penyidikan kasus ini, menurut Azhar, Bawaslu memintai keterangan empat orang saksi baik dari pelapor maupun terlapor.

Terkait netralitas ASN, dikatakannya, akan segera menyampaikan atau merekomendasikan ke KASN, terkait dengan subjek yang diduga melanggar netralitas ASN.

Jadi, tandas dia, nanti kalau sudah ada hasilnya dari KASN, akan dirilis di website Bawaslu Provinsi Kalsel atau di media pengumuman.

BACA JUGA : PermataBank Memulai Fase Integrasi dengan Bangkok Bank Kantor Cabang Indonesia

Azhar berharap agar para pasangan calon bisa menaati peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pilkada.

“Kami berharap para pasangan calon dapat mentaati aturan-aturan atau perundangan yang berlaku di setiap tahapan pemilihan, khususnya di tahapan kampanye. Kami juga berharap agar selalu mentaati protokol kesehatan,” tandasnya. (*)

RIP, Gitaris Eddie Van Halen Meninggal Dunia Setelah Melawan Penyakit Ini