Walhi: Berani Gak Pak Jokowi? Jangan Hujan yang Disalahin


KONTENKREATIPS.COM – Sorotan atas banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan terus datang dari berbagai kalangan, terutama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Walhi berulang kali memperingatkan soal lingkungan di Kalsel yang perlu mendapat perhatian.

Pernyataan Walhi ini bahkan dilansir oleh sejumlah media besar nasional yang memiliki jaringan internasional. Salah satunya CNN.

Seperti berita yang dilansir CNN Indonesia pada Selasa (19/1/2021) dengan judul “Walhi Desak Jokowi Panggil Korporasi soal Banjir Kalsel”.

Dalam berita itu disebutkan, Koordinator Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mendesak mendesak pemerintah segera mengaudit perizinan usaha industri ekstraktif di Kalimantan Selatan dan menghentikan izin baru.

“Seharusnya Jokowi hadir dan kuat. Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil,” kata Koordinator Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/1).

Ia menyayangkan langkah mantan gubernur DKI Jakarta itu yang hanya menyalahkan curah hujan yang tinggi dan daya tampung sungai sebagai dalang dari banjir. Ini diungkap Jokowi ketika berkunjung ke Kalsel. Padahal menurutnya, banjir ini merupakan bencana ekologis dari banyaknya izin usaha di wilayah itu.

Menurut catatan Walhi, 50 persen dari luas Kalimantan Selatan yang mencapai 3,7 juta hektare sudah dibebani oleh izin tambang. Kemudian 33 persen oleh izin perkebunan sawit dan 17 persen untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Tanaman Industri (HTI).

Kisworo mendesak pemerintah segera mengaudit perizinan usaha industri ekstraktif di wilayah tersebut dan menghentikan izin baru. Jika didapati adanya pengrusakan lingkungan, ia minta penegakan hukum dilakukan dengan tegas.

Ia juga mengkritik langkah pemerintah yang dinilai kurang sigap dalam mengantisipasi curah hujan tinggi. Ia menduga pemerintah tak siap meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi curah hujan tinggi.

Jangan lewatkan :  Gaji Legislator Gerindra Se-Jateng Dipotong untuk Beli APD Rumah Sakit

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kalimantan mencatat angka deforestasi tertinggi dibanding pulau lain dalam kurun waktu 2017-2018. Angkanya mencapai 128,2 ribu hektar (netto).

Penyumbang deforestasi paling tinggi di wilayah ini didapat pada kawasan Hutan Produksi (HP) atau hutan yang digunakan untuk pembangunan, industri dan ekspor, dengan luas mencapai 25,3 ribu hektare.

Kemudian disusul kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 11,9 ribu hektare, Hutan Produksi Konservasi (HPK) 9,1 ribu hektare, Hutan Konservasi (HK) 4,6 ribu hektare dan Hutan Lindung (HL) 3 ribu hektare.

Sementara data Forest Watch Indonesia (FWI) yang diungkap dalam laporan “Angka Deforestasi Sebagai Alarm Memburuknya Hutan Indonesia” mencatat 12,8 juta hektare hutan di Kalimantan dibebani izin usaha.

Angka itu terdiri dari 5,2 juta hektare untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH), 756 ribu untuk Hak Tanaman Industri (HTI), 642 ribu untuk perkebunan kelapa sawit dan 1,5 juta untuk tambang. Ada juga 4,6 juta lahan yang masih tumpang tindih antara izin untuk HPH, HTI, perkebunan kepala sawit dan tamabng. Data ini belum termasuk area yang dikuasi oleh perhutani.

Berita CNN Indonesia ini pun kemudian diunggah kembali oleh Walhi Nasional.

Dalam unggahan itu, Wahli Nasional memberi keterangan tambahan, “Berani ga pak @jokowi? jangan hujan aja yg disalahin.” (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.